Daerah Ini Tanggapan Sri Puji Astuti Mengenai Gangguan Jaringan Hingga Pemerataan Guru PNS...

Ini Tanggapan Sri Puji Astuti Mengenai Gangguan Jaringan Hingga Pemerataan Guru PNS Yang Tak Stabil

150
SHARE
Ini Tanggapan Sri Puji Astuti Mengenai Gangguan Jaringan Hingga Pemerataan Guru PNS Yang Tak Stabil

Sultanews.com, Tenggarong – Sejak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiap sekolah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui sistem digitalisasi. Pelbagai keluhan dan kendala kian membanjiri. Terlebih, hal ini membebankan sebagian para guru. Karena, menjadi imbas atas kebijakan yang diterapkan.

Diantaranya, kasus gangguan jaringan disebabkan adanya kepadatan server yang begitu membludak.

Mau tidak mau, proses PPDB menimbulkan kekisruhan dari instansi penyelenggara pihak sekolah, maupun masyarakat yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ke tempat pendidikan.

Hal ini ditanggapi langsung oleh Ketua komisi IV Sri DPRD Samarinda, Puji Astuti.

Sistem Zonasi Banyak Dikeluhkan

Ia berpandangan, bahwa PPDB yang berjalan terbilang cukup bagus untuk pemerataan kualitas pendidikan. Namun, penerapan sistem zonasi juga sering digerutukan oleh para orang tua.

“PPDB berfungsi sebagai pemerataan pendidikan, dengan tidak lagi mengadakan sekolah unggulan atau sekolah favorit, sehingga kita dapat mendistribusikan Guru Tenaga Pendidikan (GTK) di seluruh wilayah Samarinda,” ucapnya ketika ditemui media ini di ruangannya, Rabu (2/8/2023) siang, yang dikutip dari timeskaltim.com.

Di samping itu, pemerataan guru yang tak stabil. Menjadi faktor penyebab sekolah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini disebabkan karena sebagian guru telah memasuki usia yang krusial alias masa pensiun.

“Masih banyak sekali kekurangan guru PNS sekitaran 700 orang lebih untuk SD dan SMP, bagaimana caranya bisa kita memeratakan pendidikan” sebut Legislator Basuki Rahmat itu.

Pemerataan Guru Yang Tak Stabil

Kendati demikian, manajerial pendidikan yang tidak maksimal membuat jumlah tenaga pendidik berstatus PNS tak memenuhi jumlah kuota kebutuhan sekolah di Samarinda. Sehingga, sebagian masyarakat menilai, sekolah dengan kapasitas jumlah honorer yang banyak, kurang diminati.

“Dengan sekolah unggulan dan favorit menyediakan sarana prasarana dan sistem pendidikan unggul, hal yang menjadikan orang tua mengejar sekolah tidak sesuai dengan sistem PPDB yang bergerak dengan zonasi” pungkasnya, yang dikutip dari timeskaltim.com.(*)