Sultanews.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, mendesak pemerintah dan PT Pertamina untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik pengoplosan BBM subsidi dan non-subsidi di Balikpapan.
Menurut Jafar, jika dugaan ini terbukti benar, maka praktik tersebut sangat merugikan masyarakat dan berpotensi merusak mesin kendaraan pengguna.
“Kami berharap pemerintah dan Pertamina melakukan langkah tegas untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan sesuai standar. Jangan sampai ada pihak yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar,” ujar Jafar, Jum’at (28/2/2025).
Ia menekankan bahwa BBM adalah kebutuhan utama masyarakat, dan jika kualitasnya tidak terjamin, maka dampaknya bisa sangat luas, baik bagi pemilik kendaraan maupun sektor industri yang bergantung pada bahan bakar tersebut.
Jafar juga menyoroti kemungkinan adanya jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah dalam distribusi BBM untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi dalam distribusi BBM harus diperketat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Balikpapan berencana untuk memanggil pihak terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dalam rapat khusus guna membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keamanan BBM di wilayah Balikpapan.
“Kami ingin memastikan bahwa sistem distribusi BBM di Balikpapan benar-benar bebas dari praktik kecurangan. Kami juga akan meminta laporan resmi dari Pertamina terkait pengawasan yang mereka lakukan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi atau keluhan terkait kualitas BBM. Jika ada kendaraan yang mengalami masalah setelah mengisi BBM, hal itu bisa menjadi bukti awal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Jangan ragu untuk melapor jika merasa ada yang tidak beres dengan BBM yang digunakan. Kami akan terus mengawal agar masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan BBM berkualitas, sesuai dengan harga yang mereka bayarkan, dan tidak menjadi korban praktik curang dalam distribusi energi. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
