Sultanews.com, BALIKPAPAN – Skandal korupsi yang melibatkan dana hingga Rp 193 triliun menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyoroti dampak jangka panjang dari kasus ini terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta integritas pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
“Saya sangat prihatin dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan angka sebesar Rp 193 triliun per tahun. Selain kerugian materi yang begitu besar, kasus ini juga berdampak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat, termasuk kerugian properti seperti mobil dan motor,” ungkap Budiono, Kamis (27/2/2025).
Menurutnya, angka korupsi yang fantastis ini menandakan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan keuangan negara yang harus segera diperbaiki.
Ia menambahkan bahwa kasus ini bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan yang diterapkan bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Budiono menekankan bahwa penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi yang transparan dan terbuka agar publik dapat mengetahui dengan jelas bagaimana skema korupsi ini terjadi serta siapa saja yang terlibat di dalamnya.
“Kita belum tahu pasti apakah kasus ini terkait kesalahan dalam penetapan harga atau manipulasi lainnya. Namun yang jelas, situasi ini merugikan masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah maupun BUMN terkait,” tambahnya.
Sebagai langkah preventif, DPRD Balikpapan berencana memperketat pengawasan di sektor-sektor yang berpotensi mengalami kebocoran anggaran.
Budiono juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi barang dan layanan yang melibatkan BUMN, guna memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Kami akan terus memantau, mengawasi, dan meminta jaminan dari pihak terkait agar masyarakat tidak menjadi korban dalam kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” ujarnya.
DPRD Balikpapan juga meminta agar regulasi terkait tata kelola anggaran diperketat dan tidak memberikan celah bagi oknum untuk menyalahgunakan dana publik.
Menurut Budiono, upaya perbaikan harus melibatkan seluruh elemen pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, agar kebijakan reformasi bisa berjalan efektif dan menyeluruh.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam mengawasi kebijakan publik serta melaporkan segala bentuk penyimpangan yang ditemukan.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem ini. Laporkan segera jika menemukan indikasi penyimpangan agar kita bisa segera menindaklanjuti,” tutup Budiono. (ADV/DPRD Balikpapan)
