Sultanews.com, BALIKPAPAN – Rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan mendapat sorotan dari DPRD. Komisi I DPRD Balikpapan meminta agar kebijakan ini dilakukan dengan transparansi dan pengawasan ketat guna memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan bahwa evaluasi anggaran akan dilakukan setelah kepulangan Wali Kota Rahmad Mas’ud pada 28 Februari 2025. Ia berharap pembahasan ini berjalan secara terbuka dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses rasionalisasi anggaran harus dilakukan dengan cermat dan transparan,” ujar Danang, Rabu (26/2/2025).
Menurutnya, kebijakan rasionalisasi anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah serta kebijakan pemerintah pusat. DPRD akan memastikan bahwa pemangkasan atau pengalihan anggaran tidak akan berdampak pada program-program penting yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Komisi I DPRD menekankan bahwa proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan penguatan sektor pendidikan, harus tetap berjalan sesuai rencana meskipun ada realokasi anggaran.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar tidak ada program strategis yang terbengkalai akibat perubahan anggaran,” tegas Danang.
Selain itu, DPRD juga mengimbau pemerintah daerah agar lebih terbuka dalam menginformasikan perubahan anggaran kepada masyarakat. Menurut Danang, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat mencegah adanya penyalahgunaan anggaran.
Masyarakat diharapkan aktif memberikan masukan dan mengawasi penggunaan anggaran melalui berbagai forum, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan audiensi publik yang diadakan oleh pemerintah daerah.
“Transparansi adalah kunci utama dalam memastikan anggaran digunakan dengan baik. Kami juga berharap masyarakat lebih aktif dalam mengawasi kebijakan ini agar tidak terjadi penyelewengan atau pemborosan anggaran,” tambahnya.
Dengan adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan rasionalisasi anggaran ini tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga Balikpapan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
