Sultanews.com, BALIKPAPAN – Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, kemacetan di Balikpapan kini semakin menjadi masalah serius. Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), telah membawa dampak signifikan pada kelancaran arus lalu lintas di berbagai ruas jalan utama. Kondisi ini memaksa pihak terkait untuk mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara, melainkan juga berorientasi pada jangka panjang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai bahwa pelebaran jalan, meskipun penting, tidak cukup untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang semakin kompleks. Menurut DPRD, solusi terbaik adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik, agar masyarakat memiliki alternatif yang lebih andal daripada mengandalkan kendaraan pribadi. Penekanan pada pengembangan moda transportasi massal seperti bus rapid transit (BRT) yang memiliki jalur khusus dianggap mampu meringankan beban lalu lintas dan mengoptimalkan mobilitas warga.
Dalam keterangan resminya, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelebaran jalan hanya memberikan ruang tambahan bagi kendaraan, namun tanpa didukung sistem transportasi umum yang terintegrasi, masalah kemacetan akan terus berlanjut. Laisa mengusulkan agar pemerintah kota segera mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan transportasi massal yang efisien, serta memperbaiki jaringan angkutan kota secara keseluruhan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pelebaran jalan. Jumlah kendaraan terus bertambah, sehingga harus ada solusi lain, yaitu memperbaiki dan menambah transportasi umum agar masyarakat memiliki alternatif selain kendaraan pribadi,” ujar Laisa kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).
DPRD Balikpapan juga mendorong Pemkot Balikpapan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur transportasi publik, termasuk pengadaan jalur khusus BRT, pembangunan halte yang nyaman, serta integrasi antar moda transportasi dengan sistem pembayaran elektronik modern. Selain itu, kebijakan pembatasan kendaraan pribadi pada jam sibuk juga diajukan sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemacetan di ruas-ruas utama seperti Jalan Soekarno-Hatta, MT Haryono, dan kawasan Balikpapan Timur.
Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan jalan semata, tetapi juga memikirkan solusi jangka panjang yang ramah lingkungan dan efisien. Integrasi antar moda transportasi diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. DPRD menyatakan bahwa kolaborasi semua pihak adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini sehingga kualitas hidup warga Balikpapan dapat meningkat secara signifikan.
“Jika hanya memperlebar jalan tanpa memperbaiki sistem transportasi, masalah ini tidak akan selesai. Kita harus berpikir jangka panjang,” tegas Laisa.
Melalui sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan stakeholder lainnya, diharapkan solusi komprehensif untuk permasalahan kemacetan segera terealisasi. Dengan demikian, Balikpapan akan mampu menghadapi tantangan mobilitas perkotaan yang semakin kompleks dan mendukung pertumbuhan kota yang berkelanjutan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
