sultanews.com, Kukar– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara intensifkan peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan kasus tindak pidana di sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Forum Koordinasi ini bertujuan utama untuk mempermudah tugas penyidik dan memperlancar komunikasi, serta pertukaran data dan informasi yang relevan. Kepala DKP Kutai Kartanegara, Muslik, menekankan betapa pentingnya forum ini dalam menyukseskan upaya penegakan hukum di bidang kelautan.
“Forum koordinasi ini diperlukan untuk kelancaran tugas penyidik, serta untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data yang diperlukan dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,” ujar Muslik.
Muslik menjelaskan bahwa kejahatan di laut bersifat dinamis dan memerlukan koordinasi intensif antara berbagai pihak. Forum ini akan membantu pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengingat adanya pelanggaran yang dapat mengancam kondisi perairan di Kutai Kartanegara.
“Koordinasi yang kuat antara berbagai pihak sangat penting untuk menangani kejahatan di laut. Forum ini akan memperkuat kerja sama dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat,” tambah Muslik.
Forum ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perairan, guna mencegah tindak pidana seperti illegal fishing yang sering terjadi di wilayah tersebut. Keberadaan forum ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus.
Muslik menggarisbawahi bahwa penanganan kasus tindak pidana kelautan sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda, yang membuat proses penanganannya menjadi kompleks. Forum ini diharapkan dapat meminimalisir kendala tersebut dengan memperkuat jaringan koordinasi antar-pemangku kepentingan.
“Tindak pidana kelautan kerap kali melibatkan berbagai pihak, seperti nelayan dan pengusaha. Forum ini akan membantu mempermudah proses penanganan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi,” ungkap Muslik.
Dengan adanya forum koordinasi, diharapkan tercipta sistem yang lebih terintegrasi dalam menangani kejahatan di laut, serta mendukung penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar.
Forum ini juga berperan dalam memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan lebih efektif. Muslik menjelaskan bahwa langkah-langkah ini termasuk patroli laut dan pengawasan rutin untuk mencegah pelanggaran yang merugikan sumber daya laut.
“Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas. Forum ini akan memastikan bahwa proses hukum berjalan lebih cepat dan efektif,” jelas Muslik.
DKP Kutai Kartanegara juga akan bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan TNI Angkatan Laut, untuk melakukan patroli dan pengawasan secara rutin. Patroli ini bertujuan untuk memastikan kegiatan di laut tetap sesuai dengan regulasi yang ada.
Muslik menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai peraturan kelautan dan perikanan. Banyak pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku, sehingga sosialisasi menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum.
“Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir mengenai peraturan kelautan. Edukasi ini penting untuk mencegah pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan,” kata Muslik.
Sosialisasi dan pelatihan akan dilakukan di seluruh kecamatan di Kutai Kartanegara, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap pelanggaran. Dengan peningkatan pemahaman, diharapkan pelanggaran dapat dikurangi.
Muslik berharap bahwa Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan ini dapat menjadi model penanganan tindak pidana yang efektif, baik di Kutai Kartanegara maupun di daerah lainnya yang memiliki potensi laut besar.
“Kami optimis forum ini akan membawa perubahan positif dalam penanganan tindak pidana kelautan. Kami harap ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkap Muslik.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, DKP Kutai Kartanegara berharap pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dapat meningkat, serta kejahatan di laut, seperti ilegal fishing, dapat ditekan. Dukungan dari forum koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem penegakan hukum dan menjaga kelestarian sumber daya laut di Kutai Kartanegara.
(ADV/DKP KUKAR)
